Tipe-Tipe Perencanaan

BAB 3

TIPE-TIPE PERENCANAAN

3.1            PERENCANAAN TERPUSAT, PERENCANAAN INDIKATIF DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

D

itinjau dari segi ideologis dan politis, perencanaan dibedakan menjadi dua bentuk ekstrim yaitu, perencanaan terpusat (central planning) dan perencanaan indikatif (indicative planning).

3.1.1        Perencanaan Terpusat

Dalam perencanaan terpusat semua kegiatan sampai kepada tingkat yang paling rendah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Perencanaan ini diterapkan di Uni Soviet, Cina, Korea Utara, Vietnam dan negara-negara komunis lainnya sampai pada tahun 1990. Dalam perencanaan ini seperangkat sasaran yang ditetapkan oleh para perencana pusat merupakan landasan bagi suatu rencana ekonomi yang lengkap (komprehensif). Fungsi alokatif harga dalam sistem ekonomi liberal digantikan sepenuhnya oleh arahan pemerintah pada semua tingkat kegiatan ekonomi. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat besar.

Sejak akhir tahun 1980-an di kebanyakan negara-negara komunis dimulai reformasi ke arah desentralisasi pengambilan keputusan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Intinya adalah memberikan kebebasan dan peran yang lebih banyak kepada usaha-usaha swasta, dan sebaliknya mengurangi kegiatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara.

3.1.2        Perencanaan Indikatif

Dalam perencanaan indikatif pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta menyusun garis-garis besar proyeksi ekonomi. Perhatikan bahwa proyeksi ekonomi merupakan unsur penting dalam suatu perencanaan ekonomi.

Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang bertumpu sepenuhnya kepada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya.

Perencanaan indikatif sering juga disebut dengan perencanaan antisiklis (anti-cyclical planning) dan biasanya diterapkan di negara-negara industri maju (NIM), dimana sektor swastanya sudah kuat dan pasarnya sudah bekerja dengan baik. Tujuan utama perencanaan ini adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi (atau terbebas dari fluktasi siklis) dalam kerangka ekonomi yang ada. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dan usaha-usaha yang diterapkan untuk mencapai tujuan perencanaan sebagian besar dilaksanakan melalui “operasi pasar”. Perencanaan antisiklis (Anti-cyclical planning) juga disebut “corrective planning” karena tujuannya adalah untuk mengoreksi kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak menguntungkan dalam perekonomian negara yang bersangkutan.

Serentetan usaha yang diterapkan oleh negara-negara kapitalis maju di Barat pada tahun 1930-an adalah bentuk perencanaan antisiklisdan korektif ini. Eksperimen Blum di Perancis pada tahun 1936-1937 dan eksperimen New-Deal di USA pada tahun 1933 di bawah pemerintahan Presiden Rosevelt adalah beberapa contoh perencanaan Antisiklis di negara-negara ini.

Undang-undang kesempatan kerja USA pada tahun 1946 adalah ilustralis lain mengenai perencanaan kolektif. Ide yang melandasi pengaturan ini adalah untuk mengcounter kekuatan depresi sebagaimana halnya inflasi dengan mengarahkan dan memandu perusahaan-perusahaan swasta. Belanda mungkin merupakan contoh negara yang menerapkan perencanaan antisiklis yang paling efektif. Suatu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa pada perencanaan antisiklis pemerintah membatasi dirinya dari intervensi yang terlalu banyak dalam masalah ekonomi negara yang bersangkutan, tetapi pada waktu yang sama berusaha secara aktif memandu dan mengatur perusahaan-perusahaan swasta agar terhindar dari fluktasi-fluktasi bisnis dalam perekonomian yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan (Development planning) dapat belajar banyak dari pengalaman perencanaan antisiklis, meskipun suatu pemindahan teknik yang sembarangan dari perencanaan antisiklis ke perencanaan pembangunan akan lebih banyak jeleknya daripada baiknya.

3.1.3        Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan, biasanya megandung unsur-unsur yang terdapat pada perencanaan terpusat dan perencanaan indikatif atau antisiklis. Ketiganya menghendaki kenaikan income dan kesempatan kerja. Tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara ketiganya.

Sebagai contoh, perencanaan antisiklis mencoba mencapai pemanfaatan carapenuh sumber-sumber dan kemajuan sosio-ekonomi melalui keberadaan institusi-institusi di negara maju. Perencanaan pembangunan di NSB, sebeliknya mencoba mencapai peningkatan income dan employment dengan mematahkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi pertumbuhan. Dengan kata lain perubahan-perubahan dalam struktur sosio-ekonomi tradisional merupakan suatu prakondisi bagi perencanaan pembangunan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi serta perubahan struktural adalah suatu prakondisi bagi perencanaan pembangunan. NSB (UDC) di Asia dan Afrika memilih perencanaan pembangunan untuk meningkatkan income dan kesempatan kerja. Perencanaan antisiklik jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan suatu NSB.

Tugas-tugas umum yang harus dilakukan oleh pemerintah pada suatu NSB dapat disusun dalam suatu kerangka kerja berikut:

1.      Memelihara perdaiaman, ketertiban hukum dan menghilangkan korupsi pada semua jajaran pemerintahan. Tidak ada suatu negarapun yang dapat membangun dalam suasana perang dan revolusi pemerintahan yang korup dapat merintangi jalanya pembangunan.

2.      Memberikan jasa pendidikan dan kesehatan, insfrastruktur seperti transportasi dan energi (power) serta informasi dalam entuk statistik, survey sumber-sumber daya alam dan lain-lainnya

3.      Menerapkan kebijaksanaan fiskal yang tepat, dan kebijakan-kebijakan dalam perdangan. Semuanya ini memerlukan lembaga-lembaga ekonomi seperti sistem perbankan dan sebagainya

4.      Mendorong tabungan domestik, baik privat saving maupun publik saving sehingga tersedia dana yang diperlukan dalam pembangunan

5.      Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam perekonomian serta berusaha untuk menghilangkannya. Dan melalui seperangkat kebijakan pajak dan subsidi berusaha mendorong perkembangan sektor pertanian dan merangsang perkembangan jenis-jenis industri yang cocok untuk dikembangkan di negara-negara yang bersangkutan.

3.2            PERENCANAAN KOMPREHENSIF DAN PERENCANAAN PARSIAL

Perencanaan Ekonomi Nasional dapat mengambil dua bentuk yaitu: a) komprehensif dan b) parsial.

Dalam perencanaan parsial suatu negara mencoba untuk merencanakan hanya sektor-sektor ekonomi yang penting, katakanlah pertanian, industri, investasi, tarif dan sebagainya. Juga mungkin negara yang bersangkutan merencanakan hanya aspek-aspek tertentu dari berbagai cabang kegiatan ekonomi. Selanjutnya, negara mungkin terpaksa hanya merencanakan tanaman tertentu tanpa merencanakan lapangan pertanian secara keseluruhan. Profesor Lewis menyebut parsial planning sebagai “pice-meal planning” yang mungkin diperlukan dalam sektor-sektor perekonomian dimana kekuatan-kekuatan demand dan supply keluar dari ekuilibrium. Dus dalam parsialplanning tidak terdapat pretensi untuk menyusun suatu perencanaan komprehensif dan terintegrasi secara baik. Suatu perencanaan komprehensif, sebaiknya menyentuh semua aspek dari perekonomian dan terintegrasi secara tepat sehingga mengcover semuanya. Perencanaan parsial, pendek kata bukanlah suatu perencanaan. Perencanaan parsial tidak efektif tanpa diarahkan kepada perencanaan komprehensif. Penyusunan perencanaan parsial bagaimanapun juga harus menyangkut diskusi mengenai perencanaan umum (general planning).

3.3            PERENCANAAN PERMANEN DAN PERENCANAAN EMERGENSI

Perencanaan permanen berarti perencanaan jangka panjang. Perencanaan permanen mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Tujuannya lebih ambisius dan tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Contoh negara yang menerapkan perencanaan permanen ini adalah Uni Sovyet.

Sebaliknya perencanaan emergensi bersifat insidentil dan jangka pendek. Tujuannya adalah mengatasi dis-ekuilibrium yang terdapat dalam perekonomian yang bersangkutan misalnya untuk mengatasi fluktasi siklis dalam perekonomian yang bersangkutan.

3.4            PERENCANAAN UMUM DAN PERENCANAAN TERINCI

Perencanaan umum adalah perencanaan yang berisi gagasan-gagasan yang bersifat umum mengenai pembangunan pada masa yang akan datang.

Perencanaan terinci, sebaliknya tidak hanya membuat panduan yang bersifat prinsip tetapi juga dilengkapi secara rinci dengan bagaimana prinsip-prinsip ini dipraktekkan.

3.5            PERENCANAAN FUNGSIONAL DAN PERENCANAAN STRUKTURAL

Perencanaan fungsional adalah perencanaan ekonomi dalam suatu tatanan sosio-ekonomi yang ada mislanua, kerangka sistem ekonomi yang kepitalistik.

Perencanaan struktural adalah perencanaan dari suatu tatanan yang sama sekali baru dengan melakukan perubahan-perubahan yang radikal dan besar-besaran dalam struktur ekonomi yang ada. Dengan kata lain dalam perencanaan struktural terdapat gagasan untuk merubah struktur ekonomi.

3.6            PERENCANAAN MELALUI IMBASAN DAN PERENCANAAN MELALUI ARAHAN

Perencanaan melalui imbasan (by inducement) menganggap adanya perusahaan dalam lapangan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah kemudian mencoba merencanakan kegiatan ekonomi secara tidak langsung. Pemerintah hanya mencoba mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan investasi dengan memainkan insentif-insentif investasi terhadap entrepreneurs melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter, tetapi tidak dengan mengatur atau mengontrol operasi perekonomian secara langsung. Perencanaan ekonomi sesudah PD II di Perancis dapat dikatakan sebagai “planning by inducement”. Perencanaan ini sering juga disebut “indicative planning”.

Perencanaan melalui imbasan (planning by inducement) sering pula disebut “indicative planning’. Esensi dari perencanaan ini adalah dalam kenyataan bahwa semua pihak yang terkait dengan perencanaan tersebut diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan tersebut diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan tersebut sehingga mereka menjadi ingin berpartisipasi dalma mencapai berbagai target yang diusulkan dalam perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan melalui arahan (planning by direction) terdapat pra asumsi bahwa dalam perekonomian negara yang bersangkutan tidak terdapat sektor swasta. Jenis perekonomian ini hanya terdapat di negara-negara komunis (sosialis) seperti Uni Sovyet dan RRC. Dengan kata lain jenis perencanaan ini hanya bisa diterapkan pada suatu “perekonomian komando”, dimana pola produksi tidak diatur oleh mekanisme pasar, melainkan oleh arah-arahan dan komando-komando dari otoritas perencanaan sentral. Ada beberapa penulis yang menolak “planning byinducement” sebagai suatu real planning.

3.7            PERENCANAAN IMPERATIF DAN PERENCANAAN FLEKSIBEL

Piere Bauchet, seorang ahli ekonomi Perancis membedakan perencanaan imperatif dengan perencanaan fleksibel. Perencanaan imperaitf tidak hanya mengcover setiap cabang dari kegiatan tetapi juga merangkul berbagai aspek industri, dan kesempatan kerja. Perencanaan ini bertumpu kepada implementasinya pada tatanan yang ada, perencanaan ini dikendalikan oleh Biro Perencanaan Pusat.

Perencanaan fleksibel, sebaliknya beroperasi dalam batas-batas proyeksi lebih luas pada sistem tertentu secara keseluruhan dan terdiri dari sejumlah target yang terbatas, yang biasanya ditetapkan bercabang (per farm) yang mengizinkan terjadinya pertimbangan kebebasan dalam tindakan. Perencanaan fleksibel menetapkan kebebasan dalam tindakan. Perencanaan fleksibel menetapkan tujuan masing-masing sektor dasar, yang sebagian besar diantaranya bersifat nasional, tetapi hanya menyarankan target-target untuk sebagian besar dari industri-industri manufaktur. Dalam perencanaan imperatif, masa depan ditentukan sebelumnya dengan teliti. Dalam perencanaan fleksibel hal ini hanya ditunjukkan secara garis besar. Perancis dapat dikatakan sebagai suatu negara yang menerapkan perencanaan fleksibel.

Secara umum dapat diaktakan, perencanaan ekonomi pada negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, pemerintah memegang kendali secara langsung, misalnya dalam penetapan besar dan arah investasi. Sebaliknya dalam merencanakan sektor swasta pemerintah hanya dapat menggunakan pendekatan persuasif untuk mempengaruhi ukuran dan komposisi dari prestasi swasta. Di Prancis, pemerintah menseleksi laju pertumbuhan ekonomi untuk periode perencanaan tertentu. Para perencana kemudian menjabarkan laju pertumbuhan tersebut untuk berbagai sektor perekonomian tersebut. Mereka menetapkan target-target investasi untuk sektor publik seperti halnya untuk sektor swasta. Target-target untuk sektor publik bersifat perintah (yang harus dilaksanakan), sementara target-target untuk sektor swasta hanya bersifat indikatif. Tetapi hal itu tidak berarti pemerintah tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi sektor swasta ke arah yang diinginkannya. Perencanaan Perancis, oleh karena itu, kurang bersifat perintah (mandatory).

Perencanaan di Jepang juga menggunakan pendekatan persuasi untuk mencapai target-target pembangunan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan panduan kepada pemerintah dan swasta. Tidak dapat kontrol terhadap sektor swasta dan hanya sedikit kontrol terhadap sektor publik.

Di Pakistan perencanaan umumnya diatur oleh pemerintah masing-masing propinsi dan pemerintah pusat, tetapi tidak oleh sektor swasta. Perencanaan India tidak membatasi kegiatan sektor swasta meskipun pada sektor publik bersifat mandatory (perintah).

Dalam diskusi singkat di atas kita dapat mengatakan perencanaan di Uni Sovyet bersifat komprehensif, tersentralisir, struktural dan bersifat arahan. Perencanaan di Inggris selama 1945-1951 bersifat parsial, fungsional, desentralisasi, direksional dan struktural. Perencanaan di India dapat dipertimbangkan sebagai komprehensif, sentralisasi, struktural secara parsial (Dari sudut pandangan sektor publik) dan kombinasi perencanaan melalui imbasan (planning by induced) dengan perencanaan melalui arahan?????????? yang menyangkut sektor swasta, diterapkan perencanaan melalui mekanisme harga dan sejauh menyangkut sektor publik diterapkan perencanaan melalui arahan.

3.8            PERENCANAAN REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Perencanaan regional menyangkut penggunaan pengendalian dari pusat atas perekonomian dari area atau daerah tertentu yang mengatur sebagian dari suatu negara. Perencanaan nasional meliputi semua kawasan di suatu negara tertentu sementara perencanaan internasional meliputi beberapa negara yang berada dalam lingkupnya.

3.8.1        Perencanaan Regional

Perencanaan regional paling tidak terdiri dari dua tipe berikut:

1. Kerangka pembangunan ekonomi independen yang tepat untuk suatu region

b.      Suatu proses desentralisasi dalam formulasi, implementasi dan supervisi perencanaan nasional

3.8.1.1      Kerangka pembangunan ekonomi independen untuk suatu region

Contoh yang tepat dari perencanaan tipe ini adalah” Tennese Valley Authority (TVA) di USA yang dicetuskan oleh presiden Rosevelt pada tahun 1930-an. Kerangka ini bukan merupakan bagian dari beberapa perencanaan ekonomi nasional, karena pada waktu itu hal tersebut tidak terdapat di USA. The Tennese Valley Scheme dilaksanakan dalam kerangka perekonomian nasional yang tidak terencana.

Perencanaan regional dalam pengertian ini, terutama ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi ke area atau daerah terbelakang dalam perekonomian nasional. Perencanaan tersebut oleh karena itu, dapat memberikan kontribusi yang besar kepada kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan. Tujuannya terbatas tetapi terefinisi dengan baik. Tidak ada pretensi untuk meletakkan suatu struktur baru pada perekonomian yang aa. Tidak ada tujuannya untuk mengubah struktur ekonomi yang ada dengan satu atau cara lain cara. Tujuannya terutama untuk menggiring kepada beberapa pekerjaan umum baru yang besar seperti pembangkit tenaga listrik, sistem irigasi atau beberapa instalasi industri yang besar, untuk tujuan pengembangan sumber daya ekonomi suatu region dan menaikkan standar hidup penduduk region tersebut. Tipe perencanaan regional jenis ini dipandang oleh beberapa kalangan sebagai sautu laboratorium perencanaan untuk masa yang akan datang, dimana negara tersebut dapat bereksperimen dengan perencanaan dengan suatu pandangan untuk menjamin pengetahuan yang bernilai tentang teknik dan problema perencanaan.

3.8.1.2      Desentralisasi dalam perumusan, implementasi dan supervisi suatu perencanaan nasional

Tipe perencanaan ini diterapkan dalam kerangka suatu perencanaan nasional tertentu dengan tujuan memberikan perhatian khusus kepada usaha-usaha untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari daerah tertentu. Untuk melakukan hal ini pemerintah pusat memberikan kekusaan khusus kepada penguasa-penguasa daerah untuk mengangkat, melaksanakan dan mengawasi perencanaan yang berhubungan dengan region itu. Perencanaan jenis ini menjadi lebih penting dan tidak dapat dihilangkan dalam suatu negara berukuran besar yang terdiri dari beberapa region dengan perbedaan antar region yang besar dipandang dari sudut faktr endowment dan keinginan penduduknya untuk mengembangan daerahnya. Penguasa regional berdasarkan kerangka desentralisasi regional umumnya diberi kekuasaan untuk merencanakan sektor pertanian, kerajinan tangan, industri barang-barang konsumsi dan jasa-jasa lokal dalam daerah kekuasannya. Perencanaan regional juga merupakan perumusan lebih lanjut dari perencanaan nasional sebagai suatu keseluruhan. Perencanaan seperti ini sangat penting dalam suatu negara “multinasional” seperti USSR dimana bangsa-bangsa yang berbeda tinggal pada beberapa region yang berbeda. Perencanaan agar berhasil memerlukan kerjasama yang erat diantara penduduknya dengan badan perencanaan. Dalam negara multinasional, perencanaan regional hanya merupakan alat untuk menjamin kerjasama publik dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Perencanaan regional dalam negara kapitalis juga memainkan peranan yang sangat vital. Dengan berkonsentrasi pada pembangunan regional negara dapat mempersempit dispartas regional dan dus cenderung memperkuat kesatuan nasional. Permainan bebas dalam sistem kapitalis sering mengakibatkan tidak adanya pembangunan ekonomi dan bahkan terjadi konsentrasi kesejahteraan pada daerah tertentu dengan mengorbankan daerah lainnya. Perencanan regional merupakan suatu jalan panjang dalam mengembangkan pembangunan daerah di suatu negara. Rencana pembangunan keempat Perancis merupakan contoh keberhasilan perencanaan regional.

3.8.2        Perencanaan Nasional

Perencanaan nasional bertalian dengan pengendalian pemerintah pusat terhadap perekonomian negara bersangkutan secara keseluruhan.

Perencanaan nasional mempunyai tendensi untuk mempromosikan paham nasional (nasionalisme) atau perekonomian “autarky” yang pada akhirnya menghasilkan suatu perekonomian tertutup (closed economy). Meskipun hal ini pada hakikatnya tidak diharapkan dalam perencanaan nasional tersebut. Perekonomian autarky adalah suatu perekonomian, dimana semua kebutuhan masyarakat dalam perekonomian negara itu dipenuhi semuanya oleh produksi dalam negeri. Tujuan perencanaan nasional ini adalah untuk mengarahkan semua sumber daya yang ada di dalam negara tersebut dengan cara yang paling rasional. Tujuan ini biasanya tidak dapat dicapai dengan mudah bila perekonomian nasional terbuka terhadap gangguan-gangguan yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu adalah tidak benar bila dikatakan bahwa berdasarkan perencanaan nasional ikatan yang mengkombinasikan unit-unit ekonomi dalam suatu negara tertentu menjadi semakin kuat, sementara ikatan ekonomi diantara negara-negara cenderung berkurang. Perekonomian nasional secara total tidak respek terhadap perekonomian dunia dan menimbulkan konflik dengan konsep internasionalism. Perencanaan ini menggunakan segala macam jenis trik ekonomi, misalnya: pengendalian devisa, pengendalian impor, penetapan kuota, pemberian lisensi, pengendalian impor, pengendalian currency dan lain sebagainya untuk memperkuat perekonomian nasional dengan mengorbankan perekonomian dunia. Dalam penerapannya perencanaan ini menciptakan sejumlah hambatan terhadap kerja sama internasional dan hubungan timbal balik antar negara.

Kemampuan suatu negara untuk menerapkan perencanaan nasional terutama ditentukan oleh dua faktor:

a.     Ukuran negara itu

b.    Bagian dari perekonomian itu yang diperngaruhi oleh perdagangan luar negeri

Semakin kecil suatu negara (perekonomian) maka akan semakin kecil pula ukuran pasarnya. Semakin kecil pasar, akan semakin kecil pula tingkat pembagian kerja tenaga kerja dan spesialisasi tapak industri (plants) atau instalasi firm di negara itu. Dalam suatu negara tertentu oleh karena itu, tipe industri modern tertentu tidak dapat dikembangkan karena keperluan akan spesialisasi plant tidak mungkin disana. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa semakin besar ukuran suatu negara, semakin baik dan tidak semakin cocok diterapkan sistem perencanaan nasional. Terdapat suatu batas ukuran perekonomian yang dapat dikontrol oleh suatu badan perencanaan secara efektif. Pada kasus negara yang berukuran sangat besar harus diadakan suatu tingkat desentralisasi ekonomi tertentu dalam perumusan, implementasi dan supervisi perencanaan nasional.

3.8.3        Perencanaan Internasional

Istilah perencanaan internasional sering digunakan dalam dua pengertian:

a.         Berkaitan dengan situasi, bila perencanaan ekonomi dari dua atau tiga negara satu sama lain digabungkan sehingga membentuk suatu unit perencanaan tunggal untuk tujuan-tujuan praktis. Hal ini hanya merupakan suatu besaran dari area yang dicover oleh perencanaan internasional sehingga membentuk suatu unit ekonomi politik baru. Misalnya pembentukan federasi negara-negara Arab pada waktu yang lalu, ke dalam suatu bentuk unit ekonomi-politik. Federasi tersebut beranggotakan Mesir, Syiria, dan Irak.

b.        Terjadi pada situasi dimana dua atau lebih negara menyetujui untuk bekerjasama pada isu-isu ekonomi yang menyangkut kepentingan bersama seperti: dalam hal tarif, pertukaran dan sistem mata uang. Untuk tujuan ini mereka membentuk suatu badan internasional.

Tujuan perencanaan internasional:

a.         Menghilangkan perang dan memelihara perdamaian

b.        Menghilangkan friksi ekonomi diantara negara-negara, dan

c.         Membantu pembangunan daerah-daerah terbelakang

3.9            TIPE-TIPE PERENCANAAN LAINNYA

Menurut hierarkinya perencanaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a.       Perencanaan makro

b.      Perencanaan multisektoral

c.       Perencanaan

d.      Perencanaan mikro atau perencanaan proyek

Hubungan keempatnya dapat diekspresikan dalam gambar 3.1

Perencanaan makro

Perencanaan multisektoral

Perencanaan sektoral

Perencanaan mikro (proyek)

 

Gambar 3.1 Hierarki Perencanaan

Keempat perencanaan ini selanjutnya akan dikaji lebih lanjut dalam Bab IV, VII, dan VIII.

Disamping itu perenanaan juga dapat dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu pendek, menengah dan panjang. Perencanaan jangka pendek biasanya adalah satu tahun, jangka menengah 4 sampai 6 tahun dan jangka panjang antara 15 sampai 25 tahun. Pada umumnya perencanaan yang disusun oleh kebanyakan negara meliputi jangka waktu lima tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perencanaan tersebut harus melewati anggaran pendapatan dan belanja negara yang biasanya disusun per tahun. Disamping itu perencanaan lima tahunan juga harus mempunyai pandangan jauh ke depan, misalnya anatra 15 sampai 25 tahun, perencanaan jangka panjang inii sering disebut perspective plan.

3.10       BEBERAPA CATATAN

Sebagai penutup Bab 3 ini kiranya perlu ditekankan bahwa perencanaan yang baik adalah suatu perencanaan yang dapat diimplementasikan (dilaksanakan). Untuk itu badan perendanaan perlu mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak lainnya baik pemerintah maupun swasta. Pihak-pihak ini misalnya para pejabat pemerintah, wakil-wakil dari dunia usaha industri, pertanian dan jasa, wakil-wakil dari daerah dan kelompok etnis utama. Konsultasi ini penting sekali mengingat kalayak ramai harus memahami isi dan tujuan yang hendak dicapai perencanaan tersebut.

Dengan demikian mereka mau memandang perencanaan tersebut sebagai milik bersama juga, sehingga bersedia diajak bekerja sama, berkorban serta bekerja dengan penuh semangat dan imaginasi ke arah penyelesaiannya. Semuanya ini sebenarnya sulit dilakukan, tetapi tanpa ini suatu perencanaan hanya akan merupakan suatu dokumen kosong. Partisipasi pemerintah dan dunia usaha juga diperlukan untuk membuat suatu perencanaan lebih analitis dan konsisten

Share: